JAKARTA, NusantaraOfficial.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dikabarkan akan menawarkan kerja sama politik kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Ketua DPP PDI-P, Ahmad Basarah, dalam pernyataannya di Pendopo Hadi Negoro, Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat (4/4/2025).
Format Kerja Sama Ditentukan Megawati
Ahmad Basarah menegaskan bahwa keputusan terkait bentuk kerja sama politik antara PDI-P dan pemerintahan Prabowo akan ditentukan langsung oleh Megawati.
“Namun demikian, bagaimana nanti format kerja sama politik antara PDI-P dengan pemerintahan Prabowo, nanti akan ditentukan langsung oleh Ibu Mega,” kata Basarah.
Baca Juga: Megawati Kirim Pesan untuk Prabowo via Didit Hediprasetya
Menurutnya, kerja sama ini merupakan bagian dari semangat gotong royong yang menjadi inti dari nilai-nilai Pancasila.
“Dalam konteks pemerintahan Prabowo ini, PDI Perjuangan ingin bergotong royong menyukseskan pembangunan nasional,” tambahnya.
Kerja Sama Tidak Harus Berbentuk Koalisi
Meskipun ada niat untuk bekerja sama, Basarah menegaskan bahwa PDI-P tidak harus bergabung dalam koalisi pemerintahan yang sudah terbentuk.
Baca Juga: Pemerintah Percepat Inklusi Keuangan, Target 93% pada 2029
“Ada banyak hal yang bisa dikerjasamakan dalam konteks menjaga keselamatan bangsa, kepentingan rakyat, dan kepentingan nasional,” jelasnya.
Hal ini membuka kemungkinan bahwa PDI-P tetap bisa menjalankan fungsinya dalam pemerintahan tanpa secara resmi bergabung dalam koalisi.
PDI-P Tidak Menganut Konsep Oposisi Formal
Menanggapi isu bahwa tidak akan ada oposisi jika PDI-P bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo, Basarah menegaskan bahwa partainya tidak menganut konsep oposisi maupun koalisi secara formal.
Menurutnya, dalam sistem presidensial, fungsi pengawasan tidak harus dilakukan dari luar pemerintahan, melainkan bisa melalui kader-kader partai yang duduk di parlemen.
“Di sana (Undang-Undang tentang kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD) diatur hak-hak parpol di parlemen. Hak menyetujui atau menolak RAPBN, hak membuat undang-undang bersama pemerintah, dan hak pengawasan,” paparnya.
Baca Juga: KiiiKiii Debut dengan Album Unik, Bisa Dirangkai Jadi Toga
Peluang PDI-P Masuk Kabinet
Ketika ditanya tentang kemungkinan PDI-P menempatkan kadernya dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, Basarah menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya ada di tangan Megawati.
“Pada intinya, apa pun pola hubungan antara PDI-P dan pemerintahan Prabowo, di atas semua itu hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega sangat baik,” tutupnya.
Dengan komunikasi yang tetap terjaga antara Megawati dan Prabowo, besar kemungkinan akan ada kesepakatan politik yang menguntungkan bagi kedua pihak dalam pemerintahan mendatang.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
